Dampak terhadap postur anggaran belanja terutama terlihat pada belanja modal dan belanja sosial. Hal ini berimplikasi pada proyeksi beberapa bulan ke depan, di mana perekonomian diperkirakan akan mengalami penurunan.
Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Namun, jika belanja pemerintah diefisiensikan atau dibatasi, dampaknya akan terasa secara domino, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Nurdin I Muhammad, Direktur Elkasped Maluku Utara. Optimisme pemerintah kota dalam mengatasi kekurangan fiskal sangat bergantung pada maksimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk itu, PAD harus meningkat. Proyeksi pendapatan daerah menunjukkan adanya kemajuan, terutama dalam pajak daerah, tetapi retribusi masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis jenis-jenis retribusi yang ada.
Nurdin sepakat dengan pernyataan Walikota ternate M. Tauhid Soleman, tentang perlunya evaluasi terhadap SKPD yang tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, Apabila sumber pendapatan tidak memenuhi target, maka tindakan cepat sangat diperlukan. Efisiensi sejatinya berkaitan dengan refocusing. Hal ini bakal sama dengan langkah yang diambil selama masa COVID-19. Jika diperlukan.
Sehingga evaluasi SKPD diantaranya Dinas perhubungan maupun Disperindag dengan individu yang lebih kreatif dan inovatif agar target pendapatan dapat tercapai. Ini bukan saat untuk menunggu.
Selengkapnya : Kunjungan eLKASPED Maluku Utara
